KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 239/Kpts/ot.210/4/2003

TENTANG

PENGAWASAN FORMULA PUPUK AN- ORGANIK

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa agar pupuk yang beredar untuk digunakan petani  terjamin mutu dan efektivitasnya, perlu dilakukan  pada tingkat rekayasa formula;

b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dimaksud dapat

berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, sekaligus

untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Pupuk Budidaya Tanaman dipandang perlu menetapkan

Pengawasan Formula Pupuk An-Organik dalam Keputusan

Menteri Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4126);

8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tugas Departemen;

10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

248

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001

juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor

354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Departemen Pertanian;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001

juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor

392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara

Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pedoman Standarisasi

Nasional di Bidang Pertanian;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003

tentang Syarat dan Tata cata Pendaftaran Pupuk Anorganik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN

FORMULA PUPUK AN-ORGANIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan

rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis untuk

menghasilkan formula pupuk.

2. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara

utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.

3. Sertifikat formula pupuk adalah surat keterangan yang

menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji

memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas, sehingga layak

untuk digunakan pada budidaya tanaman.

4. Uji mutu adalah analisis komposisi dan kadar hara pupuk anorganik,

yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan

metode analisis yang ditetapkan.

5. Uji efektifitas adalah pengujian mengenai manfaat

penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas

tanaman dan analisia ekonominya.

6. Pendaftaran pupuk adalah kegiatan untuk pemberian nomor

pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat

formula dapat diproduksi dan diedarkan.

249

7. Standar Mutu Pupuk an-organik adalah standar komposisi

dan kadar hara pupuk an-organik yang ditetapkan oleh

Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang

ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan

teknis minimal pupuk.

8. Petugas pengawas Formula Pupuk adalah Pegawai Negeri

Sipil yang memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan

formula pupuk an-organik.

9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa

secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil

industri atau pabrik pembuat pupuk.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan

Departemen Pertanian yang menangani di bidang pupuk.

11. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau

simbol, yang memberikan keterangan tentang pupuk dan

melekat pada wadah atau pembungkus pupuk.

12. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pupuk untuk

penyimpanan pupuk.

13. Pengawasan pupuk adalah kegiatan yang dimaksudkan

untuk mengawasi formula pupuk.

Pasal 2

(1) Keputusan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar

hukum dalam melakukan pengawasan formula pupuk anorganik

(2) Pengawasan formula pupuk an-organik bertujuan :

a. untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk

penyimpangan pada tingkat rekayasa formula dalam

rangka pengadaan dan peredaran pupuk an-organik baik

penyimpangann yang bersifat administratif maupun

teknis.

b. agar pupuk yang beredar dan digunakan petani terjamin

mutu dan efektivitasnya sesuai formula yang terdaftar.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam keputusan ini meliputi syarat

petugas pengawas pupuk, tugas dan wewenang pengawas

pupuk, tata cara pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan,

koordinasi dan pembinaan pengawasan.

Pasal 4

(1) Pengawasan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dilakukan terbatas pada pengawasan formula pupuk anorganik

yang akan dipergunakan untuk bidang pertanian.

250

(2) Pengawasan formula dimulai dari sejak tingkat rekayasa,

proses pendaftaran sampai dengan memperoleh nomor

pendaftaran serta surat jaminan mutu

BAB II

SYARAT PETUGAS PENGAWAS PUPUK

Pasal 5

(1) Pengawas formula pupuk an-organik dilakukan oleh Petugas

Pengawasan Pupuk.

(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Pupuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya

selama 2 (dua) tahun;

b. mempunyai latar belakang pendidikan formal sekurangkurangnya

Diploma III di bidang pertanian atau kimia dan

telah berpengalaman di bidang pupuk sekurangkurangnya

1 (satu) tahun; dan

c. telah mengikuti pelatihan pengawasan pupuk.

Pasal 6

(1) Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) ditunjuk oleh Menteri berdasarkan usulan

dari Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal dalam mengusulkan Petugas Pengawas

Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan pimpinan instansi satuan administrasi

perangkat yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK

Pasal 7

Petugas Pengawas Pupuk mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap :

a. penerapan standar mutu pupuk an-organik;

b. pelaksanaan uji mutu dan uji efektivitas;

c. penerapan sertifikat formula;

d. penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan.

251

Pasal 8

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Petugas Pengawas Pupuk mempunyai wewenang sebagai

berikut:

a. memasuki tempat pembuatan formula dan atau pewadahan

pupuk yang dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan;

b. memperoleh informasi rekayasa formula pupuk;

c. memeriksa dokumen pendaftaran formula pupuk;

d. mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran

pupuk kepada Direktur Jenderal apabila ditemukan

penyimpangan standar mutu;

e. menusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan

di bidang pupuk sebagai bahan tindak lanjut hasil pengawasan

di daerah;

f. mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen

publikasi lainnya;

g. mengambil contoh pupuk yang dicurigai kandungan

formulanya untuk dilakukan analisa.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengawas Pupuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib :

a. mengenakan tanda pengenal seperti tercantum pada lampiran

Keputusan ini.

b. membuat rencana kerja bulanan dan tahunan untuk diusulkan

kepada Direktur Jenderal;

c. membuat laporan pengawasan untuk disampaikan kepada

Direktur Jenderal.

Pasal 10

Petugas Pengawas Pupuk dalam melaksanakan tugasnya harus

berdasarkan surat perintah dari Direktur Jenderal.

Pasal 11

Pelaksanaan pengawasan pupuk mengacu pada SNI yang

ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, atau Persyaratan

Teknis Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan

Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik.

252

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan

pengujian mutu formula pupuk dan atau pengujian efektivitas

ternyata ditemukan penyimpangan, maka :

a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasan

kepada Direktur Jenderal;

b. atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada

lembaga pengujian untuk melakukan perbaikan dan atau

melaksanakan pengujian ulang.

c. terhadap Lembaga Pengujian yang tidak mengindahkan

teguran sebagaimana dimaksud huruf b, dikenakan

sanksi pencabutan penunjukan sebagai lembaga

pengujian mutu dan atau pengujian efektivitas pupuk anorganik

atau diusulkan untuk pencabutan sertifikat

akreditasinya.

(2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan

penyimpangan ditingkat produksi atau di tingkat pewadahan

(bagi pupuk impor) terhadap penerapan sertifikat formula,

penggunaan nomor pendaftaran pelabelan, maka :

a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil

pengawasannya kepada Direktur Jenderal;

b. atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal

memberikan teguran tertulis kepada pemegang nomor

pendaftaran pupuk (produsen, importir/distributor) untuk

tidak mengedarkan pupuk tersebut;

c. apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak

mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, maka Direktur Jenderal mencabut nomor

pendaftaran pupuk tersebut.

(3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh daerah,

ditemukan penyimpangan mutu pupuk ditingkat peredaran

atau ditingkat penggunaan maka Petugas Pengawas Pupuk

dapat melakukan rechecking, dan apabila terbukti kebenaran

laporan tersebut, maka :

a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil

pengawasannya kepada Direktur Jenderal;

b. atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal

mengklarifikasi laporan tersebut, apabila terbukti

kebenaran laporan tersebut, Direktur Jenderal

memberikan teguran tertulis kepada pemegang nomor

pendaftaran untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut;

c. apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak

mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, maka Direktur Jenderal mencabut nomor

pendaftaran pupuk tersebut.

253

BAB VI

KOORDINASI DAN PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka memperlancar pengawasan formula pupuk,

dilakukan koordinasi pengawasan dengan petugas pengawas dari

instansi terkait yang berwenang dibidang industri dan atau

perdagangan pupuk.

Pasal 14

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan formula pupuk,

Direktur Jenderal berkewajiban melakukan pembinaan

pengawasan dengan :

a. menerbitkan pedoman pelaksanaan pengawasan formula

pupuk menerbitkan dan mempublikasikan peraturan

perundang-undangan di bidang pupuk, dan berbagai jenis

pupuk yang telah terdaftar di Departemen Pertanian yang

secara umum boleh diedarkan dan digunakan untuk keperluan

pertanian.

b. Menyelenggarakan pelatihan bagi Petugas Pengawas Pupuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal 28 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, Mec

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Kehutanan;

5. Gubernur di seluruh Indonesia;

6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

7. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.

254

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TENTANG : PENGAWASAN FORMULA PUPUK AN-ORGANIK

TANGGAL : 28 April 2003

I. Ketentuan Kartu Tanda Pengenal Pengawas Formula Pupuk An - Organik

Kartu tanda pengenal pengawas formula pupuk an-organik harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk : segi empat

2. Ukuran : 7 x 9 cm

3. Warna dasar logo dari simbol : kuning

4. Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenal Pengawas Formula Pupuk An- Organik

: Biru Muda

5. Logo : Departemen Pertanian

6. Ukuran Keterangan halaman muka pada Kartu Pengenal Pengawas Formula

Pupuk An-Organik : 6 x 9 cm

II. Contoh Kartu Pengenal Pengawas Formula Pupuk An- Organik

A. Keterangan halaman muka :

KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS FORMULA PUPUK AN- ORGANI

NOMOR :.........................................................

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

I n s t a n s i :

A l a m a t :

Wilayah Kerja :

Tanda Tangan Ybs

PAS FOTO

2X3 CM

255

B. Halaman Belakang :

DEPARTEMEN PERTANIAN

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 dan

Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik

dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat

tersebut pada halaman sebelah untuk mengawasi formula pupuk an-organik

dengan melakukan pemeriksaan yang diperlukan.

Penugasan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan kecuali

ada ketentuan lain.

Dikeluarkan di :

Tanggal :

A/n Menteri Pertanian

Direktur Jenderal,

( )

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, MEc